Sejarah Pendirian pabrik senjata PT. PINDAD
Pendirian pabrik senjata PT. PINDAD awalnya tak lepas dari perseteruan Inggris- Prancis saat terjadi gejolak politik dikawasan Eropa pada awal abad ke 19. Belanda yang berada dibawah pengaruh kekuasaan Prancis kala itu, diperintahkan membangun pabrik peralatan militer di negeri jajahan Nederlandsch Indie (Hindia Belanda) atau Indonesia kini.
Pendiri : Herman Willam Daendels
(Gubernur Jenderal Hindia
Belanda)
Tahun : 1 Januari 1808
Artillerie Constructie Winkel
Wilayah : Indonesia
Kantor : Bandung, Jawa Barat
Malang, Jawa Timur
Industri : Pertahanan
Produk : Senjata
Kendaraan Fungsi Khusus Militer
Munisi
Alat Berat
Alat Perkeretaapian
Alat Perkapalan
Produk Elektrik
Produk Tempa & Cor
Produk Keamanan Siber
Jenis : BUMN/Perseroan Terbatas
Anak : PT. Pindad Engineering Indonesia
Usaha PT. Pindad Medika Utama
PT. Pindad International Logistics
PT. Pindad Global Source and
Trading
PT. Pindad MAN Diesel & Turbo
PT. Inti Pindad Mitra Sejati
Saat ini proses produksi PT. Pindad dilaksanakan di dua tempat yaitu :
• Divisi Senjata, Divisi Kendaraan Khusus, divisi-divisi untuk produk industrial dan jasa, divisi-divisi untuk fungsi keuangan dan administrasi serta divisi untuk fungsi pengembangan seluruhnya ditempatkan di Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat.
• Divisi Munisi di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pabrik ini menempati lahan seluas 160 hektare.
 |
| Kunjungan Ir,Soekarno ke pabrik Senjata Dan mesiu |
Tahun 1807, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Williams Daendels yang diangkat oleh Louis Napoleon, mendapatkan tugas memperkuat pemerintahan daerah jajahan, utamanya di Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dari sinilah dipandang perlu untuk mendirikan pabrik atau bengkel senjata serta munisi. Pabrik ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok Angkatan Perang Hindia Belanda. Untuk mendukung tugas tersebut, didirikanlah pabrik-pabrik persenjataan di Pulau Jawa, yaitu Artillerie Constructie Winkel (ACW) tahun 1808 atau yang lebih populer dengan singkatan CW (Constructie Winkel). Pabrik yang dipimpin oleh Kolonel Terees sebagai direktur ini, bertugas mengadakan persediaan dan pemeliharaan alat/perkakas senjata serta memperbaiki senjata-senjata yang rusak.
Sebagaimana diuraikan dalam buku Prabu Kresna di Pindad (2006), pada periode berikutnya tahun 1850 di Surabaya, didirikan Pyrotechnische Werkplaats (PW), yaitu bengkel munisi yang berfungsi membuat, memperbaiki serta melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan bahan peledak atau munisi. Enam tahun PW berada di bawah CW sebelum akhirnya berdiri sendiri. Pabrik ini kemudian berkonsentrasi sebagai bengkel mesiu (Insoecteurder Buskruitfabricage) di Ngawi (1857-1900) dan di Semarang (1782-1806). Dalam periode itu, pemerintah Belanda juga membangun Laboratorium Kimia (Schiekundige Laboratorium) sekaligus mengubah status pembinaan CW dari pemerintahan sipil kepada Angkatan Perang Hindia Belanda c.q Departemen Van Oorlog. Ide ini dicetuskan oleh Jenderal Van Gagern tahun 1850. Selanjutnya, pembinaan CW sehari-hari dilakukan dibawah kesatuan Artillerie Hindia Belanda, mengingat fungsi CW hanya membuat dan memperbaiki senjata. Sejak tanggal 1 Januari 1851, nama CW diganti menjadi De Artillerie Constructie Winkel (ACW), nama yang sama dengan nama awal pendiriannya dulu. Kemudian pada 1861, PW dilebur ke dalam ACW dengan tugas antara lain memproduksi senjata dan perkakas, memproduksi munisi dan barang lain yang berhubungan dengan bahan peledak, serta sebagai laboratorium untuk penelitian bahan produksi maupun hasil produksi. Keberadaan ACW di Surabaya berlangsung hingga kira-kira satu abad lamanya.
--------------------------------------------------------------------------
° Artillerie Inrichtingen/Perusahaan Artileri °
Ketika Perang Dunia I berkecamuk pada dasawarsa kedua abad ke 20, dimana Eropa (termasuk Belanda) terlibat, langsung atau tidak langsung, keberadaan instalasi militer milik Belanda di Hindia Belanda ikut terpengaruh. Dalam kaitan pabrik senjata, bukannya melemah melainkan naik dan diperkuat untuk mendukung kebutuhan yang makin meningkat pula. Belanda juga berinisiatif memindahkan lokasi pabrik-pabrik senjata tersebut ke wilayah pedalaman bergunung-gunung agar lebih aman dari gangguan, baik dari dalam hal produksi senjata/munisi maupun penyimpanannya.
Sejak tahun 1918, Departemen Van Oorlog yang berada di Bandung juga menata ulang keberadaan pabrik-pabrik senjatanya dan kemudian menggabungkannya lagi menjadi Artillerie Inrichtingen (AI) dipimpin seorang direktur yang bertanggung-jawab langsung kepada Departemen Van Oorlog. Tercermin disini Belanda memang berkali-kali menata pabriknya, termasuk dalam hal struktur organisasinya.
Pada saat Jepang mulai melakukan ekspansi ke wilayah Asia Timur Raya pada tahun 1942, negeri matahari terbit itu berhasil mengambil-alih semua fasilitas milik Belanda termasuk AI. Dengan senang hati Jepang merebut dan mengelola AI sambil menambah instalasi serta meningkatkan proses produksinya untuk kebutuhan perang. Akan tetapi, dalam pengelolaan Jepang nyatanya AI mengalami kemunduran. Ini karena Jepang yang kemudian mendapatkan perlawanan balik, kewalahan harus memindahkan beberapa mesin produksi AI ke daerah jajahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan alat produksi senjata untuk menghadapi serangan Sekutu. Tidak hanya itu, akibat penataan dan perawatan yang tidak baik, banyak alat produksi yang mengalami kerusakan usai digunakan. Dampak lebih serius lagi, pada tahun 1944 beberapa fron utama Jepang satu per satu mulai jatuh ke tangan tentara Sekutu. Puncaknya Jepang tak berkutik lagi manakala Sekutu menjatuhkan Bom Atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang pun menyerah secara mutlak tanggal 15 Agustus 1945. Di Indonesia, akibat kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus, terjadilah kekosongan kekuasaan (vacuum of power) beberapa hari sebelum akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta.
Menyadari banyaknya fasilitas peninggalan Belanda-Jepang di Indonesia, beberapa laskar pemuda segera membentuk Komite Van Actie di Menteng 31, Jakarta. Dengan terbentuknya organisasi ini maka di tiap-tiap kantor, perusahaan, maupun pabrik peninggalan Belanda-Jepang disiapkan langkah-langkah pengambilalihan instalasi maupun alat produksi. Untuk mempermudah prosesnya, dibentuklah suatu delegasi dibawah pimpinan R. Gunadi. Selanjutnya, mereka melakukan pengibaran Merah Putih dihalaman kantor ACW. Tidak itu saja, untuk meneruskan cita-cita pengambilalihan tersebut dibentuklah organisasi yang dinamakan Badan Pembinaan Persatuan Pekerja Pabrik Senjata Kiaracondong (BP4SK) dengan susunan ketua R. Gunadi. Badan ini kemudian disahkan KNIP pada tanggal 24 Agustus 1945. Selanjutnya, BP4SK membentuk delegasi terdiri dari wakil golongan pemuda dan wakil BP4SK. Tim inilah yang bertugas merencanakan dan mengadakan perundingan dengan pihak Jepang dalam upaya pengambilalihan pabrik secara damai. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1945, akan tetapi ternyata tak membuahkan hasil. Sehingga, pada 9 Oktober 1945 itu juga dengan serentak para pekerja dibantu laskar pemuda menyerbu kompleks ACW. Aksi ini berhasil tanpa perlawanan berarti dari Jepang. Selanjutnya, instalasi yang berhasil diambil-alih itu diberi nama Pabrik Senjata Kiaracondong. Pihak Jepang ternyata tak tinggal diam. Baru dua hari, Jepang kembali melakukan penguasaan terhadap ACW seiring kembalinya Sekutu dan Pemerintah Belanda (NICA). Meski demikian, laskar pemuda sudah berhasil membawa unit mesin keluar instalasi untuk selanjutnya mendirikan bengkel-bengkel persenjataan didaerah gerilya disekitar Bandung.
Tahun 1948, dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin menjadi sempit dan hanya meliputi beberapa karesidenan di Jawa Tengah dan Timur saja. Sehingga, kedudukan TNI harus dipindahkan pula ke Jawa Tengah. Dengan demikian terjadilah peristiwa hijrah pasukan TNI yang ada di Jawa Barat ke Jawa Tengah. Mereka bergabung dengan anggota-anggota perbengkelan bersenjata di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dikoordinir oleh Jawatan Persenjataan Majelis Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MTTKR) di Yogyakarta. MTTKR berkerjasama dengan pasukan serta bagian penyelidik dan lain-lain untuk memperoleh persenjataan dan mesin. Selain itu, mereka membuat granat, ranjau darat, dan alat pembakar serta mendistribusikannya ke berbagai daerah.
Dalam upaya itu pabrik-pabrik peninggalan Belanda-Jepang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memproduksi peralatan yang dibutuhkan para pejuang. Beberapa pabrik itu antara lain Induk Pabrik Senjata Ringan (IPSR) di Medari, Induk Pabrik Senjata Berat Kedung Banteng (IPSB) di Solo, Pabrik Mesin Semeri di Jawa Timur, Induk Pabrik Mesiu Mrican di Jawa Timur, Mumuju di Yogyakarta, Demak Ijo di Yogyakarta serta tempat lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik-pabrik tersebut menghasilkan produk kebutuhan pasukan seperti granat tangan, granat tangan gombyok, granat mortir 5 cm, granat mortir 8 cm, panah detonator, mortir 5 cm/8 cm/19, 5 cm, stengun/pistol mitraliur, peluru 9 mm, serta onderdil senjata ringan lainnya.
--------------------------------------------------------------------------
° Pabrik Senjata Dan Mesiu (PSM) °
Pada 27 Desember 1949, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat berdiri. Setelah itu diadakan penyerahan instalasi LPB dari Pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS pada 29 April 1950. Nama LPB pun diubah menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM). Tanggal 29 April ini pula yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Jadi PT. PINDAD sampai sekarang.
Dalam perkembangan berikutnya, pada 11 Januari 1953, PSM melakukan reorganisasi. Titik beratnya mendukung pembuatan senjata, munisi, suku cadang senjata, serta re-materialisasi untuk kepentingan TNI Angkatan Darat. Cita-cita luhurnya, tidak hanya sekedar memperbaiki namun juga memproduksi senjata. Sejak saat itu dimulailah pembuatan laras kaliber 9 mm dan ternyata berhasil. Kemudian dikembangkan kemampuan membuat laras kaliber ringan dalam jumlah yang dibutuhkan. Produksi dalam jumlah besar dilakukan untuk menggantikan laras-laras yang telah aus dan berhasil. Untuk meningkatkan kemampuan dan modernisasi pabrik, dilakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Tahun 1955, misi kedua berhasil dilaksanakan. Pabrik munisi kaliber ringan dibangun di PSM. Setahun kemudian PSM berhasil memproduksi peluru secara besar-besaran. Hasil-hasil yang telah dicapai PSM pada saat itu diantaranya pistol isyarat 1 inci, Stengun 9 mm, rebuild LE 7,7 mm, rebuild Karabin 6,5 mm menjadi 7,5 mm, aneka granat tangan (ofensif, defensif, gas air mata dan asap, pesawat mortir 5 cm, 6 cm, dan 8 cm). Produksi tersebut diantaranya digunakan untuk operasi militer di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jawa Barat.
--------------------------------------------------------------------------
° Menjadi Pabal-AD (Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat) °
Masih pada rujukan buku yang sama, pada 1 Desember 1958, PSM diubah namanya menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal-AD). Ini dilakukan seiring penyesuaian kemampuan teknologi dan fungsi PSM. Saat itu instalasi Pabal-AD sudah dapat memenuhi kebutuhan material, peralatan, dan perlengkapan militer TNI. Artinya sudah ada verifikasi disamping pembuatan senjata dan mesiu. Usaha pengembangan pabrik senjata ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Visi ke depan ini oleh TNI AD dijadikan landasan berpijak bagi pengembangan selanjutnya.
Tahun 1957, setelah pabrik munisi kaliber ringan berhasil dimodernisasi, perintisan tahap pembangunan berikutnya dilakukan. Usaha dilaksanakan dengan mengadakan penawaran kepada beberapa pengusaha pabrik senjata di Pabal-AD. Akhirnya, tahun 1959 ditandatangani suatu kontrak kerjasama pembelian satu unit pabrik senjata melalui kontrak BB/KOJA 1959.
Periode lahirnya senjata di Indonesia terjadi sejak periode 1967-1979 setelah melalui rangkaian beragam uji sejak tahun 1962 hingga 1967. Sejak tahun itu pimpinan TNI AD menetapkan senapan BM-59 sebagai senapan standar Angkatan Darat. Pada type ini pun ada dua varian BM-59. Yaitu BM-59 MK I kaliber 7,62 mm NATO semi dan otomatis sebagai senapan (rifle). Kedua adalah BM-59 MK IV kaliber 7,62 mm NATO semi dan otomatis dengan Heavy Barrel dan Bipod sebagai senapan otomatis substitusi senjata mesin ringan dalam negeri.
Tahun 1967 Men/PANGAB menetapkan lagi bahwa standar senapan infanteri adalah senapan BM-59 Modifikasi. Berdasarkan kontrak BB/KOJA/59 tanggal 13 Agustus 1967, antara tahun 1968 hingga 1974 diproduksi Pistol FN M.46 (PI) sebanyak 44.000 pucuk, Pistol Mitraliur PM-1 sebanyak 41.000 pucuk, Senapan BM-59 MK.1 (SP-1) sebanyak 50.000 pucuk, Senapan BM-59 MK.1 laras ITAL (SP-2) sebanyak 10.000 pucuk, dan senapan BM-59 MK.IV (SP-3) sebanyak 9.000 pucuk. Nama-nama seperti P1, PM-1, SP-1 dan seterusnya itu merupakan nama standar yang ditetapkan oleh Pangad (Panglima Angkatan Darat). Periode berikutnya, antara 1974-1975, dilakukan uji coba sekaligus evaluasi terhadap produk-produk yang telah dibuat. Operasi Seroja di Tim-Tim (1974-1975) secara tidak langsung menjadi medan digunakannya senjata uji tersebut. Dan ternyata, ada beberapa temuan yang menjadi kelemahan. Di antaranya, untuk SP-1 seringkali mengalami macet dibagian selongsong, picu lepas, popor kayu pecah, maupun kompensator copot. Setelah itu dilakukan pengerjaan ulang atau Rikul (pemeriksaan ulang). Langkah ini dilakukan tim gabungan dari Pindad ditambah Jawatan Material TNI AD (Janmatad) dan bagian riset Pengajuan Material AD (Resumat). Konsekuensi dari langkah ini memang tidak kecil, karena harus dilakukan penarikan ulang terhadap 69.000 pucuk SP-1.
Tahun 1976, Pabal-AD juga melakukan modifikasi terhadap senapan mesin ringan SMR Madsen Setter MK III kaliber.30 mm long menjadi SPM-1 kaliber 7,62 mm NATO. Senjata ini dibuat sebanyak 2.550 pucuk, varian dengan tripod dibuat sebanyak 2.000 pucuk.
Masuk ke periode 1977-1979. Dalam masa ini dibuat desain senapan SS77 kaliber 223 atau 5,56 mm. Senapan ini mengambil desain AR-18 Rifle yang Frame dan dudukan pisirnya dari plat yang di Stamping sehingga memudahkan produksi. Keuntungan lain, senapan punya kualitas lebih baik. Pada 1978, dibuat prototypenya sebanyak 150 pucuk berpopor lipat. Sebanyak 30 diantaranya diserahkan ke Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang AD) untuk di uji coba. Selain SS77, prototype senapan serbu yang dibuat adalah SS79. Desainnya hampir sama dengan SS77 tetapi menggunakan kaliber 7,62 mm. Senapan ini mendapat perhatian khusus dari pimpinan TNI AD sehingga pada saat itu dibentuklah panitia kerja tersendiri. Brigjen Ir. Handoyo ditunjuk sebagai ketua panitia kerjanya.
Pengembangan SS79, diarahkan pada model senjata G-3 kaliber 7,62 mm buatan Jerman Barat. Uji coba senjata dilaksanakan oleh prajurit Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Akan tetapi, proyek ini tidak berjalan mulus menuju produksi. Kendala ketidaktersediaan bahan dan sulitnya pengerjaan beberapa bagian terutama kamar laras Roller menjadi salah satu sebab. Selain itu G-3 punya sistem kerja senjata bukan Gas Operated (blow back) yang dinilai tidak cocok untuk infanteri. Brigjen Ir. Handoyo selanjutnya menyarankan, untuk senapan serbu lebih baik menggunakan kaliber 5,56 mm, sementara kaliber 7,62 lebih direkomendasikan untuk senapan mesin.
--------------------------------------------------------------------------
° Menjadi Pindad °
Sebagaimana disebutkan diawal, rangkaian tulisan disarikan dari perjalanan pembentukan pabrik senjata peninggalan Belanda hingga kemudian terbentuk menjadi Pindad. Pertanyaannya, sejak kapan nama Pindad ini dimulai secara resmi ditata menjadi perusahaan terbatas yang di manage oleh kalangan sipil juga. Adalah Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie yang kala itu menjabat sebagai ketua BPPT menyusun rencana perusahaan Pindad melalui tim perencana perusahaan (Team Corporate Plan) yang anggotanya diambil dari unsur BPPT dan Dephankam di era 1980-an.
Pengubahan status Pindad dilandasi beberapa pertimbangan. Antara lain agar Pindad bisa lebih mandiri, tidak tergantung kepada anggaran Dephankam dan agar punya ruang gerak lebih luas dalam mengatur kinerja serta usahanya. Dari sini, selain memproduksi kebutuhan senjata untuk kepentingan Hankam, Pindad dapat berfungsi juga sebagai industri yang menghasilkan produk komersial, yang pada akhirnya punya dana sendiri untuk membiayai penelitian, pengembangan, dan biaya investasi.
Tanggal 29 April 1983, Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) pun resmi beralih status dari sebuah institusi yang tadinya berada dibawah naungan Dephankam, menjadi Perseroan Terbatas (PT). Nama Pindad selanjutnya ditetapkan tidak lagi merupakan kependekan dari Perindustrian Angkatan Darat, namun utuh sebagai sebuah nama saja.
--------------------------------------------------------------------------
° Relokasi ke Turen °
Di masa awal berdiri sebagai PT tahun 1983, semua kegiatan produksi Pindad terpusat di pabriknya di daerah Kiaracondong, Bandung. Baik itu pabrik senjata maupun munisi. Bila kemudian pabrik munisi dipindahkan ke Turen, Malang itu didasari pertimbangan bahwa disekitar pabrik di Bandung lingkungannya sudah tidak memadai lagi. Selain sudah padat penduduk juga tidak baik ditinjau dari sisi keselamatan. Selain itu yang jelas gerak juga semakin sempit.
Pemindahan fasilitas ke Turen tidak menyertakan mesin-mesin besar. Karena selain sudah tua, Pindad juga perlu melengkapi diri dengan mesin-mesin baru. Tahun 1985, pembelian mesin-mesin baru dilaksanakan. Antara lain mesin Integrated Line untuk produksi munisi kaliber 5,56 mm (SS109) dari Fritz Werner.
Pabrik munisi dan bahan peledak Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur terus berkembang dengan baik. Munisi beragam kaliber dan bahan berhasil dibuat. Sementara divisi senjata di Bandung berhasil membuat SS1, SS-2, Senapan Serbu, Senapan Sniper kaliber besar, pelontar granat, tameng, rompi anti peluru, borgol, dan sebagainya.
